1. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

2. 2. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur tentang desa, termasuk pengelolaan keuangan desa dan Dana Desa.

3. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

4. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

1. 1. S1

2. 2. D3

3. 3. SMA

1. Dana Desa memiliki keterkaitan erat dengan tata kelola keuangan desa yang baik dan transparan. SOP Dana Desa berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

1. SPJ pertanggung jawaban Dana Desa Dari pihak Pemerintahan Kampung dalam wilayah Kecamatan Long Hubung.

1. Verifikasi dana desa memiliki potensi dampak positif dan negatif. Dampak positifnya termasuk peningkatan infrastruktur desa, pertumbuhan ekonomi lokal, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, verifikasi juga bisa menimbulkan dampak Negatif seperti potensi pergeseran nilai sosial, munculnya kecemburuan sosial, dan bahkan penyalahgunaan dana.

1. Manual