1. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi

2. Implementasi SAKIP

3. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

4. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

5. Instansi Pemerintah;

6. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk

7. Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

8. Reviu atas LKjIP;

9. Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang

10. Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

11. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

13. Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang

14. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

16. Nomor 89 Tahun 2021 tentang

17. Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Memiliki Kewenangan dalam Penyusunan Akuntabilitas Kinerja

2. Instansi Pemerintah (LAKIP)

3. Memiliki kemampuan untuk menyusun dan menganalisa data kinerja OPD

1. UU No. 1 tahun. 2004 tentang perbendaharaan Negara

2. UU No. 15 tahun. 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

3. UU No. 24 tahun. 2005 tentang standar Akuntabilitas Pemerintahaan

4. Instruksi Presiden No. 7 Tahun19999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Permen PAN RB No. 13 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun. 2010

1. Renstra OPD

2. Format Penyusunan Sakip

3. Dokumen Perjanjian Kinerja

4. Data dan Infromasi Capaian Kinerja

5. Laporan Realisasi Keuangan

6. Perangkat Komputer

1. Tanpa SOP, setiap orang yang terlibat dalam penyusunan LAKIP mungkin memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam memahami langkah-langkah yang harus diikuti, sehingga proses penyusunan LAKIP menjadi tidak terarah dan membingungkan.

1. Indikator Kinerja, target realisasi dan persentase capaian kinerja dan

2. Realisasi anggaran,Disimpan secara Digital dan Manual